Realita.ID – Kekeringan meluas di 20 desa di Kabupaten Pati, namun Pemerintah Kabupaten Pati hingga saat ini belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, terdapat 20 desa yang tersebar di sembilan kecamatan yang mengalami dampak kekeringan. Informasi ini diperoleh dari permintaan bantuan air bersih yang diajukan oleh desa-desa tersebut.

Kecamatan Jakenan merupakan yang paling parah terdampak, dengan total enam desa yang mengalami kekeringan. Sementara itu, kecamatan Gabus dan Jaken masing-masing memiliki tiga desa yang terdampak, diikuti oleh Pucakwangi dan Tambakromo dengan dua desa, serta Winong, Pati, Sukolilo, dan Kayen yang masing-masing memiliki satu desa yang terdampak.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, menyatakan bahwa jumlah desa yang terdampak kekeringan ini sudah cukup signifikan untuk mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana. Meskipun demikian, saat ini Pemkab Pati masih memberlakukan status siaga bencana yang telah ditetapkan sejak awal Agustus dan akan berakhir pada akhir Oktober. Status ini memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi status tanggap darurat bencana jika situasi tidak kunjung membaik.

“Melihat tren jumlah desa dan luas areal yang terkena dampak, sangat mungkin status bencana kekeringan ini akan meningkat menjadi darurat bencana,” tambah Martinus. Ia juga menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, status tanggap darurat bencana dapat ditetapkan jika terdapat luas areal pertanian yang terdampak mencapai 1.200 hektare dan minimal tiga desa yang mengalami kekeringan.

Namun, Martinus tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan mengapa status tanggap darurat bencana tersebut belum ditetapkan. Ia memastikan akan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi ini ke depannya.

Di tengah situasi ini, masyarakat di desa-desa yang terdampak kekeringan berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Sebagai langkah awal, BPBD Pati telah berupaya memberikan bantuan air bersih kepada desa-desa yang mengajukan permohonan.

Adanya kekeringan ini tentu membawa dampak yang signifikan, terutama bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kekurangan air dapat mempengaruhi hasil panen dan juga berdampak pada ketahanan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah sangat dibutuhkan agar masalah ini tidak berlarut-larut dan dapat segera teratasi.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis air bersih, dengan menghemat penggunaan air dan mencari sumber alternatif jika memungkinkan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi bencana kekeringan ini.

Dengan kondisi yang terus memburuk, harapan masyarakat kini tertuju pada langkah konkret dari Pemkab Pati dalam menangani kekeringan meluas di 20 desa ini. Status tanggap darurat bencana diharapkan dapat segera ditetapkan agar bantuan dan tindakan lebih lanjut dapat segera dilaksanakan.