Realita.ID – Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengumumkan pembentukan “Komando Perang Otonom” atau Autonomous Warfare Command dalam pidatonya di pangkalan militer Korps Marinir AS di Quantico, Virginia, pada Rabu (30/9). Komando tempur bintang empat baru ini memiliki otoritas setara angkatan bersenjata dan bertugas meningkatkan skala kapabilitas otonom serta robotik di seluruh pasukan gabungan. Pengumuman tersebut disampaikan langsung dari salah satu pangkalan militer paling bersejarah milik AS, menandai babak baru modernisasi militer Negeri Paman Sam.
Menurut laporan The Wall Street Journal, pembentukan komando ini diperkirakan akan merombak cara Pentagon membeli, menguji, dan mengerahkan drone serta teknologi militer canggih lainnya. Pentagon juga disebut tengah berupaya meningkatkan anggaran perang otonom hingga tiga kali lipat dengan mengajukan dana sebesar 74 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp1.331 triliun untuk teknologi drone dan counter-drone. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington serius menjadikan kecerdasan buatan dan sistem robotik sebagai tulang punggung pertahanan masa depan.
Hegseth menuturkan bahwa miliarder teknologi Elon Musk, pengusaha teknologi Palmer Luckey, dan politikus Partai Republik Newt Gingrich akan bersama-sama memimpin “Project Meridian”, sebuah proyek yang dipimpin Pentagon untuk mengkaji masa depan peperangan. Selain membentuk komando baru, ia juga mengumumkan rencana memangkas jumlah jenderal dan laksamana AS sebesar 20 persen. Tak hanya itu, Hegseth mengungkapkan rencana pembangunan pangkalan militer baru yang akan menampung sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara AS, mempertegas arah kebijakan pertahanan yang lebih efisien namun tetap agresif dalam teknologi.
Di sisi lain, China terus memperluas aktivitas militernya di Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan Nasional China menyatakan Pusat Dukungan dan Pelatihan Gabungan China-Laos serta Akademi Penerbangan Persahabatan China-Laos mulai beroperasi pada Selasa (29/9). Kedua fasilitas itu berada di sebuah bandara di Ban Keun, Laos. Sejumlah analis menilai keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari upaya China memperkuat posisi militernya di kawasan. “Fakta bahwa ini merupakan pusat dukungan dan pelatihan gabungan menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mungkin berupaya mendapatkan akses tetap ke pusat logistik yang dapat mendukung pasukan yang bergiliran bertugas di Laos,” kata analis senior di Australian Strategic Policy Institute, Rachel Vandenbrink.
Pembangunan fasilitas tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam ekspansi militer China di kawasan ASEAN. Proyek ini diketahui telah dimulai sejak akhir 2025. Catatan menunjukkan lokasi tersebut sebelumnya pernah digunakan AS ketika terlibat dalam perang di Laos serta negara-negara tetangganya, Vietnam dan Kamboja, pada dekade 1960-an dan 1970-an. Namun, berdasarkan citra satelit, kompleks yang dibangun China tersebut memiliki ukuran jauh lebih besar dibandingkan pangkalan militer yang pernah digunakan AS di lokasi itu. China juga memiliki fasilitas pelatihan dan dukungan di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja, serta mengoperasikan pangkalan logistik di Djibouti.
Sementara itu, di Timur Tengah, Irak resmi mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional yang dipimpin AS pada Rabu (30/9). Pengumuman ini menandai berakhirnya pengerahan militer koalisi yang dimulai pada 2014 untuk membantu Irak memerangi ISIS, sekaligus membuka babak baru hubungan keamanan bilateral antara Baghdad dan negara-negara anggota koalisi. Berakhirnya misi tersebut terjadi saat AS menyelesaikan penarikan pasukannya dari Irak sesuai tenggat 30 September 2026. Penarikan ini mengakhiri misi multinasional selama 12 tahun yang dibentuk setelah ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak pada 2014.
Perjalanan kehadiran militer AS di Irak sendiri jauh lebih panjang. Sejak invasi pada 2003, pasukan AS sempat menduduki Irak, meningkatkan jumlah pasukan hingga mencapai 169.000 personel, dan akhirnya menarik diri pada 2011. Namun, kemunculan kembali ISIS pada 2014 membuat AS kembali mengerahkan pasukan ke negara tersebut sebagai bagian dari operasi antiterorisme. Setelah bertahun-tahun menjalankan operasi melawan ISIS, peran tempur koalisi secara resmi berakhir pada 2021. Pasukan AS yang tersisa kemudian berfokus pada pelatihan, pemberian nasihat, dan berbagi informasi intelijen sebelum proses penarikan penuh dimulai.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pasukan militer AS telah meninggalkan Irak dan mengeklaim hal ini sebagai kemenangan bagi AS dan Irak atas ISIS. “Hari ini, dengan bangga saya umumkan bahwa pasukan Amerika terakhir sedang meninggalkan Irak!” kata Trump melalui akun X resmi Gedung Putih. Trump juga mengapresiasi Perdana Menteri baru Irak, Ali al-Zaidi, yang ia dukung sejak awal. “Hari ini adalah kemenangan bagi Amerika Serikat, kemenangan bagi Irak, dan kemenangan telak atas ISIS,” ujarnya. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Afghanistan, di mana banyak peralatan militer dan aset lainnya tertinggal serta 13 prajurit gugur dan banyak lainnya terluka parah. Penarikan pasukan dan peralatan Koalisi yang tertib dari Pangkalan Udara Erbil ini menandai berakhirnya operasi yang sangat mahal.
Dinamika geopolitik ini menunjukkan bahwa lanskap pertahanan global tengah bergeser cepat. Di satu sisi, AS memperkuat teknologi otonom dan membangun pangkalan militer baru untuk menghadapi tantangan masa depan. Di sisi lain, China memperluas jangkauan logistiknya di Asia Tenggara melalui fasilitas di Laos dan Kamboja. Sementara itu, penarikan pasukan dari Irak menandakan akhir sebuah era intervensi militer besar-besaran di Timur Tengah. Kombinasi langkah-langkah strategis ini akan menentukan peta kekuatan militer dunia dalam dekade mendatang, dengan teknologi robotik dan kehadiran pangkalan militer di titik-titik strategis menjadi kunci utama.
