Realita.ID – KUDUS, Joglo Jateng – Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, menyoroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum berjalan optimal sejak awal tahun anggaran. Ia menekankan perlunya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus agar penyerapan anggaran dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Masan menyatakan bahwa DPRD terus mendorong jajaran eksekutif untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Ia menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan anggaran akan berdampak langsung terhadap maksimalnya serapan anggaran dan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan. “Pelaksanaan APBD ini masih belum bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran. Apa pun ceritanya, kalau pelaksanaan APBD bisa lebih awal, tentu akan lebih baik,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa APBD Kudus telah disahkan sebelum tahun anggaran berjalan, sekitar November 2025. Dengan demikian, perangkat daerah seharusnya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan sejak awal tahun. “Pekerjaan pembangunan maupun program pelayanan publik idealnya dapat segera dimulai setelah tahun anggaran berjalan. Hal ini penting agar manfaat pembangunan tidak tertunda dan bisa dinikmati masyarakat dalam waktu yang lebih cepat,” lanjut Masan.

Ketua DPRD Kudus itu menekankan bahwa percepatan pelaksanaan APBD bukan hanya berkaitan dengan tingginya angka serapan anggaran. Lebih jauh, percepatan ini juga memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik. “Jika pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal, pemerintah daerah juga memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan evaluasi maupun perbaikan apabila ditemukan kendala di lapangan. Sebaliknya, pelaksanaan yang terlalu lambat berpotensi membuat sejumlah pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran,” terangnya.

Masan juga mengakui bahwa perubahan sistem pengadaan barang dan jasa pernah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan kegiatan. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan. “Kalau ada sistem baru yang belum operasional, bisa menggunakan sistem lama. Artinya, itu tergantung pada keseriusan OPD dalam melaksanakan kegiatan,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Kudus akan terus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD. Masan berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan kesiapan dan keseriusan dalam menjalankan program. Ia menekankan bahwa percepatan pelaksanaan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap anggaran yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Semakin cepat dilaksanakan, semakin besar pula manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya.