Daftar Isi
Realita.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot upaya pengentasan kemiskinan melalui strategi yang semakin terarah. Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan sebagai salah satu pilar utama kebijakan sosial di wilayahnya. Program yang saat ini telah menjangkau 641 desa itu dinilai menjadi instrumen efektif untuk memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat paling membutuhkan.
Pendekatan Lintas Sektor Jadi Kunci
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa pendampingan desa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dijalankan secara lintas sektor. OPD yang mendapat penugasan tidak dituntut menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian, melainkan berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan desa dengan program-program OPD lainnya. “Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” jelasnya.
Dengan pola koordinasi semacam ini, setiap desa dampingan diharapkan memperoleh intervensi yang menyeluruh, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Taj Yasin menilai bahwa perluasan program Satu OPD Satu Desa Dampingan menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal dalam arus pembangunan.
Pemutakhiran Data Kemiskinan Harus Berkala
Salah satu sorotan penting dalam rapat tersebut adalah urgensi pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Taj Yasin menilai perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus segera tercatat agar bantuan pemerintah tetap relevan. Ia mengusulkan proses verifikasi data dimulai dari tingkat desa, bahkan hingga RT dan RW, karena perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih memahami kondisi riil warga di wilayahnya.
“Keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi bagi perencanaan program yang tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan maupun salah sasaran penerima manfaat.
Bantuan Konsumtif Harus Beralih ke Pemberdayaan
Selain pembenahan data, Wagub juga meminta agar program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata. Bantuan harus diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang wajib disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan.
Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi penerimanya. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan yang menempatkan pemberdayaan sebagai ujung tombak, bukan sekadar penyaluran bantuan sesaat.
Rekapitulasi Program dan Target ke Depan
Berikut sejumlah poin penting yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026:
- Program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah menjangkau 641 desa di Jawa Tengah.
- Setiap OPD berperan sebagai koordinator lintas sektor di desa dampingan.
- Verifikasi data kemiskinan dilakukan hingga tingkat RT dan RW bersama perangkat desa serta tokoh masyarakat.
- Bantuan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat usia produktif, bukan sekadar konsumtif.
- Bantuan produktif seperti kambing, ayam, dan unggas harus disertai pendampingan berkelanjutan.
Dengan skema tersebut, Pemprov Jateng optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan secara signifikan. Perluasan program Satu OPD Satu Desa Dampingan juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dalam menangani persoalan kemiskinan secara terpadu.
Melalui langkah ini, Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan tidak hanya menjadi jargon kebijakan, melainkan kerja nyata yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi lintas sektor, pemutakhiran data yang berkelanjutan, serta orientasi pada pemberdayaan menjadi tiga pilar utama yang akan menentukan keberhasilan program ini di lapangan.
Sebagai penutup, keberhasilan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, akurasi data, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Jika seluruh elemen bergerak bersama, target penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan dalam beberapa tahun mendatang.
