Dito Ariotedjo Bongkar Isi Pembicaraan Jokowi dengan Raja Arab Saudi soal Tambahan Kuota Haji

Realita.ID – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akhirnya angkat bicara mengenai polemik tambahan kuota haji. Dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eks Menpora Dito Ariotedjo ungkap pembicaraan Jokowi dengan Raja Arab Saudi soal tambahan kuota haji yang selama ini menjadi misteri. Ia menjelaskan bahwa komunikasi antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi menjadi kunci penambahan 20 ribu kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2023.

Dito menuturkan bahwa dirinya pernah menyampaikan informasi tambahan kuota haji kepada Fuad Masyhur, seorang staf khusus Menteri Agama. Informasi tersebut ia peroleh setelah mendampingi Presiden Jokowi dalam beberapa pertemuan dengan perwakilan Kerajaan Arab Saudi. Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Arab Saudi tidak secara spesifik membahas penambahan kuota haji. Justru, menurut Dito, pembicaraan dengan Raja Arab Saudi yang lebih intens membahas kerja sama bilateral, termasuk bidang keagamaan.

2 Bulan Berlalu, Misteri Kematian Sutrimo dan Winda Lorenza Belum Terkuak [titlebase]

H Hukum & Kriminal

2 hari

“Eks Menpora Dito Ariotedjo ungkap pembicaraan Jokowi dengan Raja Arab Saudi soal tambahan kuota haji itu berlangsung dalam beberapa kesempatan, tidak hanya sekali,” ujar Dito dalam keterangannya kepada awak media usai diperiksa KPK, Rabu (10/7/2025). Ia menambahkan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi yang ia ketahui berdasarkan arahan Presiden saat itu. KPK sendiri memanggil Dito untuk mempertebal alat bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat sejumlah pihak.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih delapan jam, penyidik KPK mendalami peran Dito sebagai Menpora yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Dito mengaku pernah diminta mundur sebagai Ketum AMPI ketika dirinya menjadi kandidat tunggal organisasi tersebut. Namun, ia membantah bahwa permintaan mundur itu terkait dengan kasus kuota haji. “Itu urusan internal organisasi, tidak ada kaitannya dengan haji,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji mencuat setelah KPK menemukan adanya kejanggalan dalam penambahan 20 ribu kuota haji dari Arab Saudi. Dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu, mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, meminta majelis hakim menghadirkan Jokowi untuk memberikan keterangan. Ia menilai keterangan Jokowi sangat penting untuk mengungkap siapa sebenarnya yang berperan dalam pengambilan kebijakan penambahan kuota tersebut.

Tak hanya itu, video pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tahun 2023 juga diputar kembali dalam sidang perkara korupsi kuota haji. Video itu berisi pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa tambahan kuota haji merupakan hasil diplomasi dengan Arab Saudi. Namun, dalam perkembangan penyidikan, KPK menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Yusril Tegaskan Putusan Bebas Tidak Bisa Diajukan Banding atau Kasasi demi Kepastian Hukum

H Hukum & Kriminal

3 hari

Eks Menpora Dito Ariotedjo ungkap pembicaraan Jokowi dengan Raja Arab Saudi soal tambahan kuota haji juga menyinggung soal mekanisme penyampaian informasi. Menurut Dito, informasi tambahan kuota haji seharusnya disampaikan melalui jalur resmi Kementerian Agama, bukan melalui staf khusus. “Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dan ketahui. Tidak ada maksud untuk mencampuri urusan kementerian lain,” jelasnya.

KPK sendiri telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menpora Dito Ariotedjo, untuk mempertebal alat bukti. Penyidik menduga adanya aliran dana atau gratifikasi dalam proses penambahan kuota haji. Hingga saat ini, belum ada tersangka baru yang ditetapkan, namun KPK memastikan akan mengusut tuntas kasus ini.

Pengamat hukum tata negara menilai bahwa kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk menguji transparansi kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan haji. Mereka mendorong agar Jokowi bersedia memberikan keterangan jika memang diperlukan. “Jika memang dipanggil, beliau harus hadir untuk memberikan penjelasan,” ujar seorang pengamat.

Dito Ariotedjo sendiri mengaku siap memberikan keterangan tambahan jika diperlukan. Ia berharap kasus ini tidak dipolitisasi dan tetap fokus pada upaya pemberantasan korupsi. “Saya kooperatif. Saya ingin kasus ini jelas,” pungkasnya.

Skandal Korupsi Penerimaan Maba Meluas: Dari Unila, Unsoed, hingga UI dan Ancaman Penipuan Rp380 Juta

H Hukum & Kriminal

3 hari

Sementara itu, Kementerian Agama belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan penyidikan ini. Masyarakat pun menantikan kejelasan atas tambahan kuota haji yang seharusnya menjadi hak jemaah Indonesia. Eks Menpora Dito Ariotedjo ungkap pembicaraan Jokowi dengan Raja Arab Saudi soal tambahan kuota haji menjadi salah satu kunci untuk mengungkap tabir dugaan korupsi tersebut.

Dengan semakin terbukanya informasi, publik berharap agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji harus diutamakan, mengingat haji adalah ibadah yang sangat dinantikan oleh umat Islam Indonesia. Penegakan hukum yang adil akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.