Realita.ID – Putusan banding nyatakan Nicko Widjaja bersalah, industri modal ventura dinilai mundur 10 tahun. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperkuat vonis terhadap mantan Direktur Utama BRI Ventures, Nicko Widjaja, dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp350 juta subsider 110 hari kurungan. Putusan ini muncul dalam konteks kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait investasi yang dilakukan oleh MDI Venture dan BRI Ventures ke PT Tani Group Indonesia (Tanihub).
Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, Hakim Ketua Elyta Ras Ginting menegaskan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik peran serta terdakwa dalam kerugian yang dialami negara akibat investasi tersebut. “Lamanya pidana sudah sesuai dengan peran serta terdakwa dalam meloloskan kucuran dana investasi PT Tanihub yang merugikan keuangan negara,” ujar Ginting.
Nicko Widjaja dituduh bersama-sama dengan sejumlah pejabat perusahaan lainnya melakukan tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 5 juta dolar AS atau setara dengan Rp73,3 miliar. Majelis hakim mencatat bahwa meskipun tidak ada bukti langsung mengenai tekanan atau perintah dari komisaris, Nicko tetap terlibat dalam keputusan investasi yang merugikan.
Usai putusan banding, Nicko menyatakan kekecewaannya dan mengisyaratkan kemungkinan untuk tidak mengajukan kasasi. Kuasa hukumnya, Ditho Sitompoel, menyoroti bahwa keputusan ini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai bisnis modal ventura. Ditho berpendapat bahwa investasi di perusahaan yang mengalami kerugian adalah bagian dari risiko dalam dunia modal ventura, yang seharusnya dipahami oleh pengadilan.
Menurutnya, keputusan pengadilan yang menyalahkan Nicko karena berinvestasi di perusahaan yang merugi dapat memicu dampak negatif bagi industri modal ventura di Indonesia. “Pekerjaan modal ventura memang berinvestasi pada perusahaan yang rugi dengan melihat risiko. Putusan ini adalah kekeliruan yang nyata,” katanya.
Philipus Harpenta Sitepu, kuasa hukum lainnya, menekankan pentingnya edukasi bagi sistem peradilan mengenai karakteristik bisnis modal ventura. Ia mengingatkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35 Tahun 2015 telah mengatur bahwa modal ventura hanya boleh berinvestasi pada perusahaan rintisan dan yang mengalami kesulitan keuangan, bukan pada perusahaan yang sudah stabil dan menguntungkan.
Nicko juga menambahkan bahwa keputusan pengadilan ini berpotensi merusak ekosistem modal ventura di Indonesia. “Investor asing yang menjadi penyedia modal utama kami akan enggan menaruh uangnya di dalam negeri,” ujarnya. Hal ini menandakan bahwa putusan banding nyatakan Nicko Widjaja bersalah, industri modal ventura dinilai mundur 10 tahun, dapat berdampak luas terhadap iklim investasi di Indonesia.
Di dalam dunia modal ventura, investasi tidak selalu langsung menguntungkan, memerlukan waktu untuk mencapai titik balik. Nicko mencatat bahwa banyak perusahaan besar, termasuk Amazon, membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya meraih keuntungan. Ia percaya bahwa pengertian yang salah tentang industri ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari investasi di sektor-sektor baru.
Dengan semua pertimbangan ini, masa depan Nicko Widjaja dan industri modal ventura di Indonesia kini berada dalam ketidakpastian, menunggu keputusan lebih lanjut mengenai kemungkinan kasasi dan dampaknya terhadap ekosistem investasi di tanah air.
