Realita.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menegaskan bahwa Samuel Wattimena Bangun Desa Wisata Harus Kenali Potensi Pemberdayaan Berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, Desa Wisata, dan Wisata Alam Kedung Beras di Pudak Payung, Kota Semarang, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi legislator senior itu untuk melihat langsung kondisi riil kawasan wisata, bukan sekadar mendengar laporan dari balik meja rapat.
Samuel mengungkapkan, selama hampir dua tahun dirinya bersama Komisi VII kerap mengundang perwakilan desa wisata dari berbagai daerah untuk berdiskusi di kota. Namun, pertemuan formal di ruang rapat dinilai belum cukup menggambarkan persoalan sesungguhnya di lapangan. Karena itu, ia memilih turun langsung meninjau lokasi, berdialog dengan warga, dan mengamati bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi wisata di lingkungan mereka.
“Kalau kita hanya mengundang ke kota untuk pertemuan, kita hanya mendengarkan kondisi yang mereka katakan. Sekarang saya ingin melihat secara fisik lokasi mereka seperti apa dan bagaimana keterlibatan masyarakatnya,” ujar Samuel di hadapan peserta bimbingan teknis.
Dalam kunjungan tersebut, Samuel memberikan apresiasi terhadap respons masyarakat sekitar yang dinilai cukup baik dalam mendukung pengembangan kawasan wisata. Partisipasi warga, terutama dalam kegiatan berbasis lingkungan atau eco green, dipandang sebagai modal sosial penting bagi keberlanjutan desa wisata. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan destinasi hanya akan menjadi proyek fisik yang rentan ditinggalkan begitu program pemerintah berakhir.
Meski mengapresiasi semangat warga, Samuel mengingatkan agar pengembangan destinasi tidak hanya mengandalkan cerita atau klaim mengenai banyaknya objek wisata. Setiap potensi yang disebut sebagai unggulan, tegasnya, harus memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menolak pendekatan verbal yang kerap melebih-lebihkan jumlah maupun kualitas objek wisata tanpa dukungan angka yang valid.
“Jangan hanya bertanya secara verbal. Datanya harus ada dan persis. Jangan berlebihan. Data asli dari setiap objek harus diketahui,” tegas Samuel Wattimena.
Pernyataan itu menegaskan kembali pesan utama bahwa Samuel Wattimena Bangun Desa Wisata Harus Kenali Potensi Pemberdayaan Berkelanjutan tidak bisa dijalankan dengan asumsi. Pendataan yang akurat menjadi prasyarat agar perencanaan pembangunan destinasi tepat sasaran, mulai dari penataan akses jalan, penyediaan fasilitas umum, hingga strategi promosi yang efektif.
Samuel juga menyoroti pentingnya pemetaan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi. Sebuah desa wisata, katanya, terdiri dari masyarakat dengan latar belakang dan kemampuan yang sangat beragam, mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, hingga penyandang disabilitas. Keragaman itu harus dipahami betul oleh pengelola agar setiap kelompok dapat diberdayakan sesuai kapasitasnya.
Pengelola, lanjut Samuel, perlu mengetahui siapa pelaku utama di setiap objek wisata sekaligus memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Potensi yang sudah kuat harus dikembangkan sebagai keunggulan kompetitif, sementara keterbatasan yang masih ada mesti dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
Ia mencontohkan pentingnya penyajian informasi visual di kawasan wisata. Peta atau gambaran destinasi yang mudah dipahami pengunjung dapat membantu wisatawan mengetahui berbagai objek yang tersedia sekaligus menarik minat mereka untuk menjelajah lebih jauh. Informasi visual yang baik, menurutnya, juga menjadi alat pemasaran yang efektif karena mampu menggambarkan pengalaman wisata secara lebih konkret.
“Bagi orang yang baru melihat tempat ini, kalau ada gambaran yang jelas, mereka bisa mengetahui bagaimana menuju air terjun atau objek lainnya. Itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dipasarkan,” katanya.
Selain potensi alam, Samuel melihat produk dan kreativitas masyarakat memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi desa wisata. Produk kerajinan, seni, budaya, hingga hasil kreativitas warga dapat menjadi identitas yang membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Diferensiasi semacam ini dinilai krusial di tengah persaingan desa wisata yang semakin ketat di berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, Samuel mengajak masyarakat, pengelola desa wisata, hingga pejabat kecamatan yang hadir untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai apa yang mereka miliki. Bukan hanya mengetahui potensi, tetapi juga memahami keunggulan sekaligus kekurangannya secara jujur dan terbuka.
“Kalau kita memahami apa yang kita miliki, pasti kita akan punya visi dan perencanaan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, visi dan perencanaan tersebut tidak dapat dijalankan oleh pengelola desa wisata seorang diri. Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah kota, DPRD provinsi, DPRD kota, serta pemerintah pusat. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci agar pengembangan desa wisata tidak berhenti pada pembangunan destinasi, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
“Visi dan perencanaan ke depan itu kita lakukan bersama. Bukan hanya mereka, tetapi juga pemerintah kotanya, DPRD provinsi, DPRD kota, dan kami di DPR RI,” pungkas Samuel Wattimena.
Pesan bahwa Samuel Wattimena Bangun Desa Wisata Harus Kenali Potensi Pemberdayaan Berkelanjutan kembali ditegaskan di akhir forum. Menurutnya, keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan, data dikelola dengan baik, dan kolaborasi antarlembaga dijalankan secara konsisten. Tanpa tiga hal itu, desa wisata berisiko kehilangan daya tarik dan manfaat jangka panjangnya.
Kegiatan bimbingan teknis di Kedung Beras ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan partisipatif dapat mendorong kesadaran kolektif. Warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merancang, mengelola, dan menjaga destinasi yang ada di lingkungan mereka. Model semacam ini dinilai lebih tahan terhadap perubahan kebijakan maupun dinamika pasar wisata.
Dengan penguatan data, pemetaan kapasitas masyarakat, penyajian informasi visual yang memadai, serta sinergi lintas lembaga, pengembangan desa wisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pendapatan warga meningkat, lapangan kerja lokal terbuka, dan identitas budaya daerah tetap terjaga. Pada akhirnya, keberhasilan desa wisata tidak diukur dari banyaknya objek yang diklaim, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
