Realita.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan mengejutkan dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Dalam proses registrasi yang tengah berjalan, terungkap persoalan serius menyangkut hubungan antara mitra pembangunan dapur dengan yayasan yang menaungi SPPG. Isu utama yang mencuat adalah BGN Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun, sebuah praktik yang dinilai merugikan mitra sekaligus berpotensi menurunkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah yayasan yang meminta setoran kepada mitra berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan, namun sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun pembinaan dapur SPPG. Praktik ini menimbulkan beban tambahan yang tidak semestinya bagi mitra yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur.
“Ada mitra yang sudah membangun dapur lalu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, padahal yayasan ini tidak melakukan apa pun, tidak memiliki kontribusi apa pun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apa pun terhadap jalannya SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” tegas Sudaryono.
Temuan BGN Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun ini menjadi perhatian serius karena menyangkut efisiensi anggaran negara. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk Program MBG semestinya diarahkan sepenuhnya pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, bukan untuk membiayai pihak-pihak yang tidak memberikan nilai tambah apa pun.
Dampak pada Kualitas Program MBG
Ia menegaskan pengelolaan anggaran Program MBG harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program prioritas nasional ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” paparnya.
Mekanisme Penggantian Yayasan
BGN membuka jalur bagi mitra untuk mengganti yayasan yang tidak berkontribusi melalui pembaruan perjanjian kerja sama pengelola SPPG. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap mitra yang telah berinvestasi dan berkomitmen menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan. Proses pembaruan perjanjian tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola SPPG yang lebih sehat, adil, dan berorientasi pada kualitas.
Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh mitra dalam proses penggantian yayasan meliputi:
- Mengajukan permohonan pembaruan perjanjian kerja sama kepada BGN dengan melampirkan bukti kontribusi yayasan yang dinilai tidak memadai.
- Menyertakan dokumen evaluasi kinerja yayasan, termasuk catatan ketidakhadiran dalam pembinaan dapur dan operasional SPPG.
- Menyusun rencana penggantian yayasan dengan calon pengelola baru yang memiliki kapasitas dan komitmen terhadap standar MBG.
- Menunggu verifikasi dan persetujuan BGN sebelum perjanjian baru ditandatangani.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa BGN tidak akan mentoleransi praktik “setoran tanpa kontribusi” yang merugikan ekosistem program. Temuan BGN Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola yang lebih profesional.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Ke depan, BGN diharapkan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap seluruh SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas makanan dan penyerapan anggaran, tetapi juga aspek kemitraan antara yayasan dan mitra pembangunan dapur. Transparansi dalam struktur biaya operasional SPPG menjadi prasyarat agar tidak ada lagi pihak yang mengambil keuntungan tanpa memberikan kontribusi nyata.
Praktik seperti yang diungkap dalam temuan BGN Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun juga berpotensi mencoreng citra Program MBG di mata publik. Oleh karena itu, penindakan yang cepat dan tegas menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang menyasar jutaan penerima manfaat ini.
Selain itu, mitra yang merasa dirugikan didorong untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada BGN agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dengan demikian, ekosistem SPPG dapat berjalan lebih sehat dan fokus pada tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara merata dan berkualitas.
Secara keseluruhan, temuan BGN Ada Yayasan Minta Setoran ke SPPG tapi Tak Beri Kontribusi Apa pun menjadi cermin pentingnya tata kelola yang bersih dalam program strategis nasional. Efisiensi anggaran, keadilan bagi mitra, dan kualitas gizi penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. BGN telah membuka jalan perbaikan melalui pembaruan perjanjian kerja sama, dan kini tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat dan komitmen semua pihak, praktik setoran tanpa kontribusi bisa terus terjadi dan menggerus tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis.
